Wapres: Kepala Daerah Ke Luar Negeri Kalau Jalan-jalan Tak Usah Diberi Izin

Posted on

JAKARTA, – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selektif dalam memberikan izin kepada kepala daerah yg mengajukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi polemik perjalanan dinas ke luar negeri sejumlah kepala daerah. Polemik ini direspons Kemendagri dengan menerbitkan edaran khusus yg mengatur pengajuan izin lawatan ke negara lain.

Kalla meminta Kemendagri cermat dalam memberikan izin, sehingga perjalanan yg tak utama tidak perlu disetujui. Kalla menuturkan, telah seharusnya perjalanan kepala daerah ke luar negeri membawa manfaat buat daerahnya. 

Baca juga: Diminta Anies Buka Daftar Dinas Luar Negeri Kepala Daerah, Ini Kata Mendagri

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

“Ya kan perlu izin, yg menentukan urgensi atau tak tentu Mendagri. Kalau tak ya tak dikasih izin. Ada kriterianya, utama atau tidak,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

“Kalau cuma jalan-jalan atau hadiri acara tak utama ya tak kasih izin. Jadi menteri harus memeriksa izin itu. Tidak seluruh harus diterima,” lanjut Wapres.

Kalla mengatakan, tak seluruh pengajuan kepala daerah buat melawat ke luar negeri diloloskan Mendagri. Kalla meyakini Mendagri memiliki standar bagi meloloskan izin perjalanan ke luar negeri yg diajukan kepala daerah.