UU MD3 Dikhawatirkan Jadi Alat DPR Membungkam Kritik Masyarakat

Posted on

JAKARTA, – Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) Andi Saiful Haq mengkritik munculnya Pasal 122 Huruf k dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD ( UU MD3) yg baru saja disahkan pemerintah dan DPR.

Pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan atau langkah yang lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yg merendahkan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPR.

“Pasal ini berpeluang menjadi pasal karet buat membungkam┬ákritikan dengan delik sebagai tindak pidana,” kata Andi dalam informasi tertulis, Rabu (14/2/2018).

Andi menilai, pasal ini tak relevan lagi di jaman modern dan era demokrasi. Menghina adalah delik yg paling tidak jarang digunakan oleh raja-raja atau diktator jaman lalu buat menopang kewibawaan agar orang banyak tak banyak bertanya tentang perilaku mereka yg tiran dan korup.

(Baca juga: Kekhawatiran Koalisi Masyarakat Sipil yg Ingin Gugat UU MD3 ke MK)

Pasal yg sama pernah digunakan Pemerintahan Hindia-Belanda bagi membungkam perlawanan para pelopor bangsa, antara yang lain Soekarno dan Mohammad Hatta.

Sementara di era demokrasi, lanjut Andi, kehormatan sebuah kekuasaan itu diletakkan pada kuasa rakyat.

“Rakyat yg menetapkan kapan, di mana, dan pada siapa kehormatan itu diletakkan,” kata Andi.