Tidak Masuk Prolegnas, Mengapa Revisi UU KPK Disetujui?

Posted on

JAKARTA, – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan, revisi Undang-undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan publik karena tak mengedepankan prinsip transparansi.

“Pengesahan perubahan RUU KPK menjadi RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat ini mengejutkan dan tidak ada transparansi karena rencana pembahasan RUU ini tak pernah ada sebelumnya dalam rapat-rapat antara Baleg Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Kemenkumham membahas RUU prioritas tahunan,” ujar Bivitri kepada , Kamis (5/9/2019).

Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan sebuah RUU harus dimulai dengan tahap perencanaan. Letak perencanaan itu ada di Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) dan prioritas tahunan DPR.

Baca juga: Formappi: Ada Upaya Diam-diam Lemahkan KPK

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Namun, tanpa melalui proses itu, revisi UU KPK tiba-tiba muncul dalam sidang paripurna di DPR, Kamis (5/9/2019) siang. Bahkan tak ada partai politik yg menolaknya.

“Kalau dilihat dokumen evaluasi penanganan RUU Prolegnas Prioritas pada 1 Agustus 2019, RUU ini (UU KPK) tak ada. Begitu juga dalam keputusan meeting pimpinan Baleg per 19 Agustus 2019, RUU ini juga tak ada,” ujar Bivitri.