RUU PKS Memuat Hal Yang Tak Diatur KUHP, Bukan Mengatur Cara Berpakaian

Posted on

JAKARTA, – Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Andi Komara mengatakaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) memuat hal-hal yg tak diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

RUU PKS mengatur jenis-jenis kekerasan seksual yg tak diatur RUU PKS, seperti perbudakan seksual, eksploitasi seksual dan juga pemaksaan perkawinan,” kata Andi di Jakarta, Selasa (12/2/2019), dikutip dari Antara.

Andi menyampaikan tak cuma itu, RUU PKS tak cuma mengatur hukuman untuk pelaku kekerasan seksual, tapi juga mengatur pencegahaan kekerasan seksual.

Baca juga: Ketua DPR: Terlalu Prematur kalau RUU PKS Ditolak

RUU PKS yg mengacu pada pengalaman para korban kekerasa seksual tersebut juga mengutamakan hak-hak terhadap korban yg selama ini kerap diabaikan.

“Dari pengalaman aku mendampingi korban kekerasan seksual memang sangat sulit, pasti polisi bilang kejadian tersebut suka sama suka. Terus ditanya kenapa nggak segera lapor? Mana mungkin korban mampu segera lapor, kan ini terkait kesiapan mental. Orang yg baru diperkosa kan pasti trauma, butuh keberanian buat melapor,” kata dia.