Pimpinan KPK Heran Kewenangan Penyadapan Selalu Dipermasalahkan

Posted on

category

JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarief merasa heran kewenangan penyadapan KPK kerap dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Padahal, kata Laode, segala lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan.

Hal itu disampaikan Laode seusai mengikuti pertemuan kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kewenangan penyadapan KPK sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Komisi III menilai banyak potensi penyelewengan dalam penyadapan yg dikerjakan KPK.

Namun, Laode menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyadapan tak serta-merta menghilangkan kewenangan penyadapan yg dimiliki KPK.

“Dan ini telah diputuskan oleh MK bahwa itu (penyadapan KPK) tak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen buat membuat UU khusus yg mengatur penyadapan ini,” kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).