Pilkada Dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif

Posted on

DISPARITAS pusat dan daerah sedari dahulu memang menganga lebar. Selain soal infrastruktur, soal sumber daya manusia pun demikian.

Anak-anak muda yg awalnya pergi ke pusat-pusat kota bagi mendapatkan pendidikan yg bagus rerata enggan pulang kembali ke daerah, enggan menemukan celah-celah pengabdian di daerah asalnya. Justru skeptisismenya meningkat ketika melihat perkembangan yg ada di daerahnya. Dan, ujung-ujungnya apatis ketika mengetahui reaksi-reaksi yg diterima saat berusaha bagi sedikit memperhatikan kondisi daerahnya.

Alhasil, eksodus manusia ke kota membuat daerah pelan-pelan mengalami kelangkaan sumber daya manusia karena pintu kembali buat yg pergi pun ternyata kian menyempit.

Upaya-upaya penyamaan tentu selalu dicoba dan memang telah banyak yg berusaha mencoba, setidaknya dengan mengandalkan SDM-SDM yg ada dan selalu melakukan education engineering agar menghasilkan SDM-SDM berkualitas di tingkat daerah.

Tetapi, kian cepat kaki berlari mengejar, nampaknya lari pusat pun malah semakin kencang. Disparitas dalam berbagai bidang dan sektor selalu saja menganga kian lebar. Sehingga daerah-daerah yg terkenal sebagai daerah penghasil perantau, selalu menerus ditinggalkan generasi mudanya.

Di sisi lain, makin banyak saja kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah yg disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada ratusan nama dari daerah yg menjadi pesakitan di KPK karena masalah korupsi. Bahkan sampai ke kepala-kepala desa pun berbondong-bondong berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut sejak dana desa akan digulirkan.

Memang, euforia fiskal di tingkat lokal terkadang tidak berbanding lurus dengan hasil pembangunan yg semestinya terjadi. Justru malah moral hazard yg dituai.

Semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula peluang buat memperkaya diri untuk sabagian oknum-oknum kekuasaan yg memang sedari awal tidak beritikad baik bagi membangun daerahnya. Pada ujungnya, seluruh itu mulai menjadi masalah rakyat daerah, terutama terkait hak-hak ekonomi politik mereka yg tidak diterima secara semestinya.

Alokasi fiskal yg disalahgunakan mulai berkaitan dengan alokasi hak rakyat daerah yg kemudian tidak ter-delivery sebagaimana mestinya. Masalahnya, telah tertinggal jauh dari pusat, kapasitas fiskal daerah pun disunat oleh oknum-oknum tertentu. Sudah barang tentu prospek kemajuannya justru mulai semakin suram.

Di sinilah banyak terdapat pelajaran buat kalian bahwa mendorong keberpihakan nyata bukanlah pekerjaan mudah. Saya yakin, seluruh pihak pun sangat menyadari itu.

Kita melihat, toh tokoh-tokoh yg mengaku populis silih berganti di tampuk-tampuk kekuasaan daerah. Mereka sangat bangga melabeli diri dengan terminologi ini dan itu, agar kelihatan sangat merakyat, agar kelihatan sebagai shining star in the darkness of sky, atau kelihatan sebagai pembaharu yg kreatif.

Akan tapi pada ujungnya, sesuatu dan beberapa periode berlalu, kami sadar bahwa selama ini kami cuma kenyang dengan persona, kenyang dengan citra, dan hampir muntah oleh narasi-narasi pemanis tanpa pembuktian. Artinya, daerah ternyata dibiarkan bergerak maju secara alamiah saja. Dengan logika lain, ada dan tak ada pemimpin yg sebagaimana disebutkan itu, toh daerah mulai bergerak demikian.

Membangun dan memelihara demokrasi

Di sinilah urgensi konsolidasi demokrasi dan penyamaan penyikapan terkait strategic significance dari oilkada. Dalam banyak perdebatan, demokrasi tidak jarang tidak singkron dengan kemajuan ekonomi.

Saya menyampaikan demikian, karena memang secara teoritis pandangan soal ini masih terbagi. Adam Przeworski adalah salah sesuatu yg sempat menguji tesis di atas, kemudian dalam kadar-kadar tertentu mendapat banyak sanggahan.

Analisis data global yg dikerjakan Adam membuktikan bahwa demokrasi tidak berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi. Hal itu dia buktikan dengan perbandingan data freedom score dari negara-negara demokratis dengan data-data pertumbuhan dalam rentang waktu yg cukup panjang.

George Sorensen pun pernah ada dalam tesis yg sama ketika coba membandingkan China yg tak demokratis dengan India yg demokratis. Hasilnya, ternyata China jauh lebih produktif dalam menggenjot pertumbuhan ketimbang India.