Penerbitan Perppu Ormas Dianggap Memenuhi Unsur Kegentingan Memaksa

Posted on

title

JAKARTA, – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dinilai tak menyalahi undang-undang.

Penerbitan Perppu Ormas oleh pemerintah dianggap sudah memenuhi unsur kegentingan memaksa. 

Pendapat ini disampaikan advokat Kores Tambunan dalam sidang uji materi terkait Perppu Ormas di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

(baca: Ahli Hukum: Perppu Ormas Tak Berikan Kepastian Hukum)

Menurut dia, ada tiga keadaan darurat yg disebut genting dan memaksa kemudian jadi alasan diterbitkannya suatu Perppu, yakni darurat perang, sipil dan internal.