Peneliti LIPI: Revisi UU KPK Jadi Ancaman Demokrasi Indonesia

Posted on

JAKARTA, – Peneliti LIPI Dewi Fortuna Anwar menilai, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai menjadi ancaman demokrasi di Indonesia.

Selain mengancam demokrasi yg telah terbentuk, perubahan UU KPK ini secara fundamental sudah mengancam pelaksanaan birokrasi dan pemerintahan yg baik terhadap persoalan pemberantasan korupsi.

“Perubahan UU KPK ini secara fundamental bukan cuma ancaman terhadap good governance terhadap persoalan pemberantasan korupsi, tapi lebih luas lagi mampu jadi ancaman kepada demokrasi,” kata Dewi ketika konferensi pers Sivitas LIPI menolak revisi UU KPK di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Jika Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Akan Kehilangan Kepercayaan Rakyat

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-5112’); });

Menurut Dewi, pelaksanaan revisi UU KPK tersebut mulai menimbulkan ketidakpercayaan yg luas terhadap partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat yg yaitu tonggak demokrasi sendiri.

Padahal, kata dia, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yaitu pilar penting demokrasi yg diperjuangkan semasa runtuhnya orde baru.