Pansus Angket Rekomendasikan Pembentukan Lembaga Pengawas Independen KPK

Posted on

JAKARTA, – Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas independen terkait aspek kelembagaan.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa menuturkan bahwa lembaga pengawasan independen tersebut diatur sendiri oleh KPK yg beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal.

“Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yg diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yg beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yg berasal dari tokoh-tokoh yg berintegritas dalam kerangka terciptanya check and balances,” ujar Agun ketika membacakan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Baca juga : Pansus Batalkan Rekomendasi Pembentukan Dewan Pengawas, Ini Tanggapan KPK

Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus hak angket KPK, Agun Gunandjar usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8/2017)./AMBARANIE NADIA Politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus hak angket KPK, Agun Gunandjar usai diperiksa penyidik di gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Agun menuturkan, penempatan pengawasan internal di bawah Deputi dinilai kurang tepat karena mulai menjadi subordinat. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik.

Menurut Agun, perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dikerjakan dalam kerangka penguatan KPK agar bisa lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Selain pengawasan internal, diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dikerjakan dalam kerangka penguatan KPK agar dapat lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi,” tuturnya.