Panglima TNI: Sekarang Presidennya Bingung…

Posted on
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-210346665559669319-411’); });

Diketahui, MK menetapkan bahwa frasa “Perda provinsi dan” yg tercantum dalam Pasal 251 Ayat 7, serta Pasal 251 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Baca: Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi

Ini yaitu putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan perda oleh gubernur dan menteri.

Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tak lagi dapat mencabut perda provinsi. 

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yg diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Baca: Baru 5 Menit Jalan dari Bandara, Mobil Jokowi Berhenti Mendadak

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/07/07580801/panglima-tni-sekarang-presidennya-bingung