Ombudsman Sebut Tak Ada Yang Perintah Satpol PP Untuk Razia PKL

Posted on

JAKARTA, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menduga tak ada perintah untuk personel Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) bagi melakukan razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yg menempati dua fasilitas publik seperti trotoar.

Hal itu didapatkan Ombudsman dari investigasi yg dikerjakan di dua lokasi seperti Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, kawasan Setiabudi, dan sekitar Mal Ambassador.

Anggota Ombudsman Adrianus Meliala menyebut, ada empat malaadministrasi yg ditemukan 10 investigator Ombudsman.

Keempat malaadministrasi yg melanggar perundang-undangan adalah pengabaian PKL berjualan tak pada tempatnya, penyalahgunaan wewenang dengan malah memfasilitasi PKL, pungutan liar, dan ketidakpatutan atas kerja sama dengan preman atau ormas tertentu.

Konferensi pers Ombudsman di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).Ridwan Aji Pitoko/ Konferensi pers Ombudsman di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

“Kalau kami melihat tata cara Satpol PP yg kemiliteran ini, kan main perintah. Jadi dalam hal ini kalian menduga perintahnya buat membersihkan PKL, ini enggak ada nih,” kata Adrianus di Gedung ORI, Rabu (29/11/2017).

Menurut Ombudsman, Satpol PP tak menjalankan Pasal 25 Perda Nomor 8 Tahun 2007 yg menjelaskan bahwa bahwa setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan tempat umum di luar ketentuan yg sudah ditetapkan.