KPK Apresiasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Posted on

JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss yg resmi menyepakati Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA).

Juru bicara KPK Febri Diansyah memandang, kesepakatan itu berperan strategis dalam mendukung penanganan tindak kejahatan, seperti korupsi. Kesepakatan ini, kata dia, salah satunya dapat mempersempit para pelaku yg gemar menyembunyikan asetnya di luar negeri.

“Dengan semakin lengkapnya aturan internasional, maka hal tersebut mulai membuat ruang persembunyian pelaku kejahatan bagi menyembunyikan aset hasil kejahatan dan alat bukti menjadi lebih sempit,” ujar Febri dalam informasi tertulis, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Disebut Bukti Keberanian Jokowi Perangi Kejahatan Pajak

Dengan demikian, perjanjian MLA ini dapat memudahkan KPK menangani kejahatan korupsi transnasional agar aset hasil kejahatan pelaku mampu terlacak.

“Selain karena korupsi dan kejahatan keuangan lainnya telah bersifat transnasional dan lintas negara, perkembangan teknologi Informasi juga semakin tak mengenal batas negara,” kata dia.

Ia pun mencontohkan, dua perkara yg ditangani melalui kerja sama bilateral, mulitelateral serta konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).

Kasus itu seperti perkara korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP), Innospec, Alstom, hingga perkara mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar.