Hamdan Zoelva: Calon Anggota DPD Ilegal Jika KPU Tak Jalankan Putusan PTUN Soal OSO

Posted on

JAKARTA,  — Mantan Ketua Mahkamah K onstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, langkah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) dalam pencalonan Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat berbahaya.

Sebab, seandainya tidak terbitkan SK DCT baru yg memuat nama OSO, bisa dikatakan tak ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yg sah.

Hal ini disampaikan Hamdan seusai menjadi saksi ahli dalam sidang pemeriksaan KPU dan Bawaslu atas perkara dugaan pelanggaran kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP), Rabu (13/2/2019).

“Misalnya KPU tak mengeluarkan surat keputusan baru soal penetapan DCT DPD, maka dia nanti membuat surat suara itu dari mana? Nanti calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ilegal jadinya sebab tak ada dasarnya,” kata Hamdan.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Disidang atas Dugaan Pelanggaran Etik dalam Kasus OSO

“Kan (SK) telah dibatalkan oleh PTUN, pengadilan yg membatalkan. Bukan orang biasa itu,” katanya.

Hamdan meminta KPU buat lebih berhati-hati dalam mengambil sikap.

Masalah hukum seperti ini, menurut dia, sangat penting. Jika KPU tidak jalankan putusan PTUN, hal itu mulai sangat berbahaya buat proses demokrasi Indonesia.

“Harus hati-hati. Jangan sampai pemilu terganggu,” ujar Hamdan.