Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Mendagri Diminta Mundur

Posted on

title

JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku menerima ratusan pesan singkat setelah penangkapan Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, tidak mengurangi daftar panjang kepala daerah yg ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

“Saya dari semalam hingga hari ini telah menerima ratusan SMS. Ada pola yg sama, yg pertama Mendagri harus mundur, ‘Anda gagal bagi mewujudkan pemerintahan yg bersih dan berwibawa yg mencoreng nama Bapak Presiden dengan semakin banyaknya jajaran kemendagri baik pusat dan daerah yg OTT KPK,” kata Tjahjo di sela acara ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Politisi PDI-P tersebut menuturkan, dirinya pun membalas salah sesuatu dari ratusan pesan tersebut.

“Kalau itu salah dianggap salah, aku terima salah itu. Tapi urusan tertangkap tangan kan urusan pribadi, tak ada instruksi, ‘heh kamu harus mengambil dana sekian, heh kamu harus memotong (anggaran) proyek sekian persen, heh kamu harus ini, enggak ada’,” kata dia.

(Baca juga: Kronologi OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko oleh KPK)

Dia pun menegaskan, bersiap mundur dari jabatan Mendagri seandainya maraknya OTT yg dikerjakan KPK dianggap sebagai kegagalan dirinya mengawal pemerintahan yg bersih. Namun, perihal pencopotan jabatan menteri menjadi kewenangan dari Presiden.

“Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya, aku serahkan kepada bapak Presiden karena yg berhak mencopot syaa adalah bapak Presiden,” ujarnya.

Pada Sabtu (16/9/2017), Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko bersama empat orang diamankan oleh KPK. Selain mengamankan lima orang, Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang. Diduga, uang tersebut terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta kepada para kepala daerah dan pejabatnya.