Asketisme Politik, Belajar Hidup Sederhana Untuk Politisi

Posted on

Kebahagiaan tergantung pada apa yg kalian berikan, bukan pada apa yg kami peroleh — Mohandas Ghandi

KATA sifat “asketis” berasal dari istilah Yunani kuno, ask?sis, yg berarti latihan atau olahraga.

Istilah ini berkembang dan digunakan pula sebagai sebutan buat praktik latihan berat dari segala agama besar bagi mendapat pencerahan meraih kemuliaan rohani.

Dalam Islam, terminologi yg relevan dengan asketisme adalah zuhud, pola hidup yg sederhana.

Asketisme politik menjadi hal utama sebagai laku para aktor bagi menjalankan aktivitas berpolitik berdasarkan prinsip kesederhanaan dan etik serta memproyeksikan tindakannya bagi berkhidmat untuk kemaslahatan rakyat.

Berpolitik tak cuma bagi mengejar kekuasaan melainkan juga bagi meningkatkan “kesalehan berpolitik” baik di tingkat pribadi maupun institusi.

Asketisme relevan bagi kalian ketengahkan mengingat perilaku politisi yg di legislatif maupun di eksekutif banyak terjerat perkara korupsi.

Data yg memilukan sejak tahun 2004–2017, terdapat 313 kepala daerah tersangkut korupsi. Di awal 2018 saja, ada lima kepala daerah dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi yg tidak mengurangi panjang daftar kepala daerah yg terjerat korupsi.

Sektor rawan korupsi antara yang lain penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, perjalanan dinas, serta sektor perizinan.

Dan, yg tidak kalah fantastis jumlahnya adalah politisi yg menjadi legislator pusat dan daerah yg terjerat korupsi. Bahkan tidak jarang terjadi kolaborasi di antara kedua lembaga tersebut.

Ada biaya politik yg tinggi bagi menjadi pemimpin daerah maupun menjadi anggota legislatif. Bukan hal yg sulit mengetahui kisaran biaya politik yg mahal dalam hitungan ratusan juta hingga puluhan dan ratusan miliaran rupiah.

Biaya tinggi ditengarai menjadi salah sesuatu faktor penting yg menyebabkan terjadinya korupsi dan menurunkan kualitas kepemimpinan politik di legislatif maupun eksekutif.

Realitas biaya tinggi politik ini pula yg selanjutnya mendorong partai cuma merekrut orang-orang yg berduit tebal sebagai calon anggota legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah karena mampu membiayai partai hingga terjadi siklus pola transaksional pola MPM atau money-power-more money.

Uang yg menjadi modal utama meraih kekuasaan politik, yg selanjutnya kekuasaan digunakan buat meraih uang yg lebih banyak lagi.

Meski demikian, sesungguhnya ada calon yg baik, kompeten berkomitmen tinggi dan idealis. Mereka berusaha tak terpancing memakai politik uang.

Mereka cuma mengandalkan kedekatan, idealisme, hubungan serta program populis. Namun, tampaknya realitas cerita semacam ini semakin jarang terdengar, meski ada dua yg sukses.

Saat ini adalah era kehidupan yg diwarnai iklim menguatnya materialisme dan hedonisme yg juga memengaruhi kehidupan umumnya para politisi kita.

Kita gampang mengetahui pola hidup para politisi yg bergelimang kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, jam mewah, hingga pakaian modis nan mahal. Sehingga, gedung rakyat pun tidak jarang menjadi semacam galeri bagi menunjukkan kekayaan.

Teladan kesederhanaan

Adalah Prawoto Mangkoesasmito, profil politisi pejuang yg mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Prawoto tidak pernah menjadikan politik sebagai alat mengeruk uang demi kepentingan pribadi maupun partai politik.

Prawoto pernah menjabat sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Wakil Perdana Menteri di era Mr Assaat sebagai Perdana Menteri.

Beliau juga pernah menduduki anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua I Konstituante. Ini kedudukan yg sesungguhnya mampu membuat seseorang bisa hidup layak dan nyaman.

Sebuah cerita tentang kesederhanaan Prawoto dituturkan oleh putrinya, Sri Sjamsiar, ketika Prawoto dipanggil ke Istana oleh Presiden Soekarno.