Oh Snap!

Please turnoff your ad blocking mode for viewing your site content

Finance Highlights

Informasi Nasional Akurat Terpercaya

img

Fahri Hamzah Sebut Penetapan Tersangka Novanto “Sandiwara” KPK

/
/
/
24 Views

JAKARTA,  — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyebut penetapan tersangka terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yaitu sandiwara.

Novanto sebelumnya kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi proyek e-KTP bagi kedua kalinya.

“Ini karangan-karangan yg tak ada dasar validnya di dalam hukum,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Fahri menyebutkan, pada awal masalah e-KTP diungkap, KPK mengatakan bahwa mastermind atau “otak” proyek tersebut adalah politisi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Ketua Fraksi Partai Demokrat ketika itu Anas Urbaningrum, dan Setya Novanto ketika menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Namun, Fahri mempermasalahkan pada perjalanan pengusutan masalah e-KTP justru keterlibatan Nazaruddin dan Anas tidak dilanjutkan.

“Keterlibatan Nazar dan Anas mana? Kok, enggak ada? Berani enggak KPK membongkar partai berkuasa di masa itu? Kenapa larinya ke Golkar? Kan, Golkar bukan partai penguasa,” ujar Fahri.

(Baca juga: Tak Penuhi Panggilan KPK, Novanto Kembali Beralasan Izin Presiden)

Anas kemudian menjabat Ketua Umum Partai Demokrat ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden. Sementara Nazaruddin menjadi Bendahara Umum di bawah kepemimpinan Anas.

Anas dan Nazaruddin sendiri menjadi terpidana perkara korupsi yg ditangani KPK.

Di samping itu, Fahri juga mempermasalahkan kerugian negara akibat masalah e-KTP yg disebut mencapai Rp 2,3 triliun. Menurut dia, kerugian tersebut hingga kini tidak terbukti.

Hal itu, kata dia, sudah diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fahri menyebutkan, BPK menyampaikan tidak ada kerugian negara, yg ada cuma pembayaran yg kurang. Sementara BPKP, ujar Fahri, menyatakan bahwa tidak ada persoalan dalam audit harga pengadaan.

Ia menambahkan, dirinya mendapatkan keterangan bahwa ada pimpinan KPK yg menyatakan bahwa Novanto harus diproses hingga masuk penjara.

“Kata mereka, ‘Bagi kita Setya Novanto adalah mahkota KPK. Kalau dia tak dipenjara, hancurlah KPK’,” ujar Fahri.

“Itu konfirmasinya tiba dari dua tempat, kemudian juga Pak Nov istilahnya mengiyakan,” katanya.

(Baca juga: Harapan Setya Novanto pada HUT-nya Saat Kembali Jadi Tersangka)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (batik coklat) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan masalah dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi bagi terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong/Andreas Lukas Altobeli Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto (batik coklat) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi bagi terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

Menurut Fahri, sulit mengungkap peristiwa pidana yg dikerjakan Novanto karena memang hal itu dicari-cari KPK. Fakta yg diungkap pada persidangan, menurut dia, cuma soal pertemuan-pertemuan yg dihadiri Novanto.

“Sekarang masalah apa sih ini sebetulnya? Mastermind-nya enggak diungkap, partai penguasa dilindungi, Golkar diburu ketua umumnya, kerugian negara juga enggak ada. Sekarang apa lagi nih yg mau disandiwarakan?” katanya.

Dalam dakwaan terhadap beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Kesepakatannya, dari anggaran Rp 5,9 triliun, 51 persen anggaran atau sejumlah Rp 2,662 triliun mulai digunakan buat belanja modal atau belaja rill proyek.

Sisanya 49 persen atau Rp 2,5 triliun mulai dibagi kepada sejumlah pihak.

(Baca juga: Dakwaan Kasus Korupsi e-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar)

Sementara rincian dari 49 persen itu adalah, pejabat Kemendagri direncanakan mampu 7 persen dan sejumlah anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dianggarkan 5 persen.

Selain itu, kepada Novanto dan pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong 11 persen atau senilai Rp 574.200.000.000. Anas dan Nazaruddin juga direncanakan mendapat 11 persen.

Kemudian, sisa 15 persen mulai diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Menurut KPK, uang suap dibagi-bagikan terlebih dulu sebelum anggaran Rp 5,9 triliun itu disetujui di DPR. Cara korupsi seperti itu dikenal dengan praktik ijon.

“Pada beberapa tahap awal proyek, kalian menemukan indikasi yg disebut dengan praktik ijon,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta pada 7 Maret 2017.

(Baca: KPK: Ada Praktik Ijon dalam Kasus Korupsi e-KTP)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-974648810682144181-4112’); });
TV Setya Novanto selalu melakukan perlawanan hukum terhadap penetapannya kembali sebagai tersangka dalam masalah korupsi e-KTP.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/11/13/12491991/fahri-hamzah-sebut-penetapan-tersangka-novanto-sandiwara-kpk

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It is main inner container footer text