Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan Dengan Pernyataan Presiden

25 views

category

JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar soal pernyataan kontroversial Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tak berkomentar. Saya kira Jaksa Agung juga sama tegak lurus sama dengan pernyataan Presiden," kata Tjahjo kepada , Rabu (13/9/2017).

Pimpinan Korps Adhyaksa itu sebelumnya mengungkapkan keinginannya agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) di KPK dikembalikan kepada kejaksaan.

Padahal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sebagai lembaga yg diberi amanat undang-undang buat memberantas korupsi, peran KPK harus selalu diperkuat.

(Baca juga: Bantah Jaksa Agung, Istana Pastikan Jokowi Tak Ingin Kurangi Wewenang KPK)

Namun, Tjahjo menyampaikan bahwa sebagai pembantu Presiden Jokowi, Mendagri wajib patuh dan sejalan dengan sikap dan pernyataan yg dilontarkan Presiden.

"Sebagai Mendagri, pembantu Presiden, aku tentunya tegak lurus sebagaimana pernyataan Presiden," kata Tjahjo.

Karena itu, lembaga antirasuah semestinya harus diperkuat dan bukan sebaliknya justru dilemahkan sebagaimana keinginan banyak pihak yg terganggu dengan KPK.

"KPK tak boleh diperlemah. KPK harus diperkuat peran eksistensinya dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

(Baca juga: "Pernyataan Jaksa Agung Tidak Boleh Bertolak Belakang dengan Presiden")

Tjahjo pun menegaskan, lagi-lagi sebagai pembantu Presiden, maka telah semestinya pernyataan dan sikap atasan harus dijunjung tinggi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-210346665559669319-411'); });

"Sebagai pembantu Presiden, setiap pernyataan Presiden juga sikap aku yg harus aku junjung tinggi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya, politisi PDI-P Henry Yosodiningrat mengusulkan agar KPK dibekukan sementara. Usul ini muncul karena sebagai anggota Panitia Khusus Angket KPK di DPR, dia melihat perlu ada pembenahan di KPK.

Jokowi pun menegaskan, sebagai lembaga yg diberi amanat undang-undang bagi memberantas korupsi, peran KPK harus selalu diperkuat.

"Perlu aku tegaskan bahwa aku tak mulai membiarkan KPK diperlemah. Oleh sebab itu kalian harus sama-sama menjaga KPK," ujar Jokowi, Senin (11/9/2017).

Apalagi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga ,tidak heran seandainya lembaga antirasuah tersebut mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

"KPK sebagai sebuah institusi, yg dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kami perkuat. Harus itu, harus kami perkuat buat mempercepat pemberantasan korupsi," tuturnya.

Sayangnya, Jokowi tak menjelaskan upaya penguatan apa yg dilakukan, di tengah adanya dugaan upaya memperlemah KPK melalui Pansus Angket KPK di DPR. Jokowi cuma mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas.

"Perlu aku ingatkan kepada semuanya ya bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu harus kalian berantas. Harus kalian lawan yg namanya korupsi," ucap Jokowi.

TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tidak dapat mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/06352171/soal-kewenangan-kpk-mendagri-akan-sejalan-dengan-pernyataan-presiden

title

Tags: #Nasional

Leave a reply "Soal Kewenangan KPK, Mendagri Akan Sejalan Dengan Pernyataan Presiden"

Author: 
    author